Aceh yang kaya dengan hasil alam minyak dan gas merupakan daerah utama untuk menompang Indonesia dalam memproduksi perminyakan di dunia. Namun apa hubungannya dengan Pendidikan di Aceh saat ini. Seperti berita yang diturunkan oleh Harian Serambi Indonesia edisi jum’at (21/09) yang diberitakan dengan judul “Rp 813 M Dana Pendidikan Aceh Belum Dimanfaatkan”. Sebuah kejadian tragis yang membentang dan menghalangi kalangan para pelajar kaum pendidik dalam menumbuhkan jati diri untuk pembangunan Aceh kedepan di era pembangunan.
Lebih dari itu, Aceh sendiri mendapatkan dana 30 persen dari hasil minyak dan gas hanya untuk dianggarkan pada pendidikan. Bila dilihat secara perundangan ini menimbulkan pertentangan yang telah melanggar amanat yang tertera dalam UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berikut adalah dana anggaran pada tahun 2006 yang lalu yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan biaya kabupaten/kota sebesar Rp 480 miliar, dengan rincian :
- Dinas Pendidikan Provinsi NAD Rp 161.783.725.408,00,
- Biro Keistimewaan Aceh Rp 20,454 miliar,
- Badan Perpustakaan Provinsi NAD Rp 1,8 miliar,
- Badan Diklat Provinsi NAD Rp 10,5 miliar,
- Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi NAD Rp 1 miliar,
- Dinas Syariat Islam Provinsi NAD Rp 7,2 miliar lebih,
- Unsyiah Rp 18,7 miliar,
- IAIN Ar-Raniry Rp 8,8 miliar,
- Unimal Rp 7 miliar,
- Politeknik Negeri Lhokseumawe Rp 6,4 miliar,
- STAIN Malikul Saleh Rp 3,5 miliar,
- STPP Negeri Saree Rp 750 juta,
- Politeknik Kesehatan Rp 831 juta lebih,
- SPP SPMA Daerah Kutacane Rp 150 juta,
- SUPM Ladong Rp 300 juta,
- SMTI Rp 100 juta,
- UPTD Balai Pendidikan Tenaga Kesehatan Rp 1,33o miliar,
- UPTD Inkubator Peternakan Saree Rp 300 juta,
- Kabupaten/Kota Rp 228.287.295.859,00.
Dari dana yang dialokasikan memang sangat disayangkan bila dilihat hasil dilapangan yang tidak jelas rimbanya sampai sekarang. Sebenarnya hal seperti inilah yang patut dilirik dan ditinjau ulang oleh Pemerintah Aceh, jangan hanya terpaku selalu dengan pembangunan dan pembangunan untuk menggaet para investor melainkan Pendidikan yang bermutu bagi para generasi muda.
Kenyataan yang jelas saja sampai sekarang sangat terlihat pada kasus Beasiswa Pemda NAD yang belum ada kejelesan setelah proses pemberitahuaan. Sangat-sangat memalukan.[red]