catatan penting dalam perkembangan dunia kritis mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut haknya. semua terinspirasi dari apa yang dirasa dan kepekaan individu terhadap sesuatu persoalan.
penulis mengakat dan mencoba untuk membuat sebuah kronologis perjalanan runtutan protes terhadap kerja BRR. berikut beberapa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen civil lainya setelah aksi yang dilakukan oleh PANJI OTOMO
gelombang aksi yang pertama sekali dilakukan oleh beberapa pemuda dan mahasiswa yang dalam kajian mereka merasa perlu adanya pengauditan terhadap kerja BRR, hal ini di lakukan oleh aliansi pemuda dan mahasiswa aceh kritisi BRR(ALEE)
ALEE
April, 2007
Audit BRR, Hadirkan BPK Internasional.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa untuk Kritisi BRR atau ALEE mendesak BPK RI mengaudit dana yang sedang dikelola oleh BRR untuk pembangun Di Aceh pasca tsunami. Karena telah terjadi penyimpangan serta korupsi yang merajalela. Demikian Dikatakan Koordinator Lapangan Mukhsin rizal Disela-sela unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh siang tadi Di Banda Aceh.
mukhsin rizal menambahkan saat ini keberadaan Dewan Pengawas dan Satuan Anti Korupsi Atau SAK Di BRR merupkan structural BRR yang sudah pasti bekerja untuk kepentingan BRR sendiri. Wajar saja jika selama ini Dewan Pengawas dan SAK tidak pernah mempublikasikan penyimpangan BRR kepada masyarakat luas.
Sementara itu Anggota Dewan Mukhlis Mukhtar saat menemui pengunjuk rasa mengatakan sulit untuk mengaudit BRR karena ditubuh BRR sendiri masih banyak terdapat orang-orang penting termasuk pejabat di Aceh, oleh karenanya perlu BPK Internasinal turun tangan untuk mengaudit langsung di BRR. Setelah dIdesak oleh pengunjuk rasa untuk meminta komitmen DPRA terhadap hal ini lalu Mukhlis Mukhtar menyatakan sepakat untuk dilakukan Audit keuangan di BRR.
Lebih lanjut Aliansi Pemuda dan Mahasiswa untuk Kritisi BRR ini menginginkan audit Di BRR ini bukan hanya dilakukan pemerintah, donator juga mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dana kemanusiaan itu tepat sasaran karena keberadaan internasional menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga dana tersebut bebas dari korupsi dan penyimpangan.
Jika proses audit terhadap dana kemanusiaan tidak segera dilakukan maka kepercayaan rakyat dan internasional terhadap pemerintah menjadi dilematis dan ini tentu akan berimbas pada nama baik Indonesia di mata internasional.
AKSI BERIKUTNYA
Banda Aceh, Ekspos
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri mereka ALEE (Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Aceh Untuk Kritisi BRR), Kamis (19/4) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta dukungan dewan bagi kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) internasional untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap dana kemanusiaan yang dikelola Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.
Setelah melakukan orasi di depan gedung dewan, para pengunjuk rasa akhirnya diterima tiga orang anggota DPRA dari komisi D masing-masing Sulaiman Abda, Muklis Mukhtar dan Tgk Faisal Amin. Ketiga anggota dewan yang berasal dari fraksi berbeda ini dihadapan para pengunjuk rasa mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh para pengunjuk rasa sama dengan yang anggota dewan rasakan.
Bahkan menurut Muklis Mukhtar dewan telah membentuk pansus untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana kemanusiaan oleh BRR NAD-Nias.
Lebih lanjut Muklis menyebutkan bahwa penyimpangan yang terjadi di BRR NAD-Nias tidak akan terkejar oleh politik maupun hukum karena BRR memang sudah didesign sedemikian rupa dimana didalamnya ada Kapolda, Kajati, Pangdam, Ketua DPRA bahkan Menko Polhukam.
Padahal, kata Muklis, jika BRR di Aceh gagal maka hancurlah Aceh ini. Disebutkan ketika pemerintah dan anggota dewan di Aceh pernah tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat, masyarakat menggantungkan harapan kepada para aktivis. Namun kini ketika para aktivis dan mantan anggota GAM sudah menjadi bagian dari BRR dan jika kerja BRR ternyata gagal, maka sudah tidak ada lagi yang bisa masyarakat Aceh percayai. Untuk itu Muklis menyatakan sepakat dengan para mahasiswa agar BRR diaudit oleh auditor internasional.
Sementara itu Tgk Faisal Amin mengatakan, jika dengan adanya BRR membuat situasi makin kacau maka lebih baik BRR dibubarkan dan tugas-tugasnya diserahkan kepada (diberdayakan) dinas-dinas yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat lebih mudah diawasi oleh DPRA.
ALEE dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Irwansyah Putra Psa menyebutkan, sumber dana kemanusiaan untuk Aceh-Nias yang dikelola BRR bukan saja bersumber dari APBN, tetapi juga merupakan bantuan Negara-negara lain, yang berbentuk moratorium, hibah, komitmen bilateral dan multilateral. Karena itu bukan hanya pemerintah, donor juga mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dana kemanusiaan itu tepat sasaran. Keberadaan internasional menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga dana tersebut bebas dari korupsi dan penyimpangan, jika pemerintah tidak dapat menjaga kepercayaan ini, maka kita khawatir berimbas pada black campaign dunia terhadap Indonesia.
Disebutkan, audit oleh BPK RI terhadap BRR yang dilakukan selama ini hanya sebatas pada pengelolaan anggaran saja, sementara itu, proyek BRR menjadi terabaikan dalam proses audit, sehingga hasil audit BPK terhadap BRR masih perlu ditinjau ulang. Untuk itu mereka mendesak agar pengauditan yang dilakukan terhadap BRR dilakukan secara investigative.
Keberadaan Dewan Pengawas dan Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR merupakan stuktural BRR sendiri yang sudah pasti bekerja untuk kepentingan BRR sehingga wajar saja jika selama ini Dewan Pengawas dan SAK tidak pernah mempublikasi penyimpangan BRR, lembaga itu hanya bagian dari politik pencitraan untuk melindungi BRR dari pengawasan lembaga independent. Untuk itu mereka mendesak SAK BRR segera dibubarkan dengan membentuk SAK yang independent diluar struktural BRR.
“Tidak hanya media cetak dan elektronik, tetapi LSM anti korupsi juga hampir hampir saban hari memberitakan indikasi penyimpangan BRR namun kasus-kasus itu tidak pernah diproses secara hukum yang berlaku kecuali setelah muncul reaksi masyarakat dan didorong LSM anti korupsi,” kata Irwansyah seraya menambahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga impotent untuk mengawasi dana-dana BRR, KPK sepertinya tidak berani memberantas korupsi di BRR, terbukti dengan banyaknya indikasi penyimpangan tetapi KPK tidak bertindak apa-apa.
Image Aceh dengan label korupsi dimana setelah ditangkapnya tokoh-tokoh Aceh yang terlibat korupsi, disatu sisi baik, namun, katanya, ini juga telah membunuh karakter masyarakat Aceh dari kepercayaan dunia, padahal daerah-daerah lain di Indonesia juga tidak terlepas dari dari kasus-kasus korupsi. Tetapi image ini terus dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab agar kepercayaan dunia terhadap Aceh hilang, maka untuk membuktikan kebenaran image tersebut kehadiran BPK Internasional adalah cara merubah paradigma itu.
“Ini berarti kami sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang terdiri dari akademisi, generasi muda, mahasiswa dan rakyat tidak mentolelir terhadap budaya korup,” tulis pernyataan sikap tersebut.
Pengelola dana kemanusiaan di Aceh bukan hanya di BRR tetapi juga NGO lokal dan internasional, sebab itu pengawasan terhadap dana kemanusiaan harus dilakukan oleh komunitas internasional, sehingga setiap penyimpangan dana kemanusiaan yang dilakukan BRR dan NGO diketahui oleh donor yakni masyarakat negara yang memberikan bantuan.
Jika proses audit terhadap dana kemanusiaan tidak segera dilakukan maka kepercayaan rakyat dan internasional terhadap pemerintah menjadi dilematis, ini tentu akan berimbas pada nama baik masyarakat Indonesia di mata Internasional.
lagi
Banda Aceh - Sekitar 20-an mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Aceh untuk Kritisi BRR, melakukan aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh, Kamis (12/4). Mereka menuntut supaya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, diaudit oleh akuntan internasional. Bahasa yang digunakan mahasiswa adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) internasional.
Dalam aksi damai itu, mahasiswa mengusung sejumlah spanduk dan poster yang mengecam kinerja BRR. Spanduk besar yang diusung mahasiswa berbunyi: "Hadirkan BPK Internasional untuk Mengaudit BRR."
Sementara sejumlah poster yang diusung, di antaranya berbunyi, "Pak Dewan, kalian tidak bisu kan? Ngomong donk", "BRR untuk rakyat, bukan milik kalian para pejabat", "Pak gubernur, Pak dewan, jangan mau dibikin domba-domba oleh BRR", dan "Sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati dana kemanusiaan adalah penjahat kemanusiaan".
Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh. Saat aksi, mereka berusaha menerobos masuk ke ruang utama persidangan DPRD, karena tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka. Padahal, para mahasiswa menuntut DPRD untuk mengintensifkan kontrol terhadap BRR.
Namun, saat sedang menggedor-gedor pintu, seorang polisi mengatakan bahwa tindakan anarkis dalam aksi merupakan tindakan kriminal. Setelah mendengar pernyataan ini, para mahasiswa "bubar" dan menggelar aksi bagi-bagi selebaran di median jalan di depan kantor dewan yang terletak di Jl Teungku Muhammad Daud Beureu-eh itu.
mukhsin rizal dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka berunjukrasa ke gedung dewan tanpa melalui pesanan dari siapa pun. Mereka datang karena prihatin dengan nasib korban tsunami, yang hingga dua tahun lebih setelah bencana masih tinggal di barak penampungan akibat belum selesainya pembangunan rumah yang hancur. Menurut mereka, masih ada 67.000 korban tsunami yang masih tinggal di penampungan sementara.
"Jika punya hati nurani, tolong temui kami, Pak. Tolong dukung kami untuk mengkritik Kuntoto (Mangkusubroto)," katanya. "Kalau perlu, Kuntoro dipecat saja, karena telah gagal."
Kegagalan itu, sebut mahasiswa tadi, karena banyaknya ditemukan penyimpangan dan penyelewangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami. "Dana sumbangan internasional untuk membantu masyarakat Aceh yang tertimpa tsunami, dimakan sendiri oleh orang-orang BRR," sebutnya.
Untuk mengusut berbagai penyimpangan itu, kata Koordinator Aksi, Irwansyah Putra, Pemerintah Pusat perlu menghadirkan –istilah mereka—BPK internasional guna mengaudit semua dana kemanusiaan yang dikelola BRR baik yang bersumber dari APBN, NGO, maupun hibah negara asing.
Irwansyah juga mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mahasiswa akan kembali melakukan aksi dan mengampanyekan persoalan ini ke tingkat internasional.
Perlunya jasa BPK internasional untuk mengusut berbagai penyimpangan di BRR, sebut Irwansyah, karena Dewan Pengawas dan Satuan Anti Korupsi (SAK) yang dibentuk untuk meminimalisir penyimpangan di BRR, tidak mampu mencegah praktik penyimpangan.
"Dewan Pengawas dan SAK tidak pernah mempublikasikan hasil temuan penyimpangan BRR ke publik. Ada apa ini? Bahkan kita baru dapat mengetahui hasil penyimpangan BRR ketika diberitakan oleh LSM Anti-korupsi. Dewan Pengawas dan SAK dibentuk lebih kepada pencitraan politik dan melindungi BRR," kata Irwansyah saat membacakan pernyataan sikap mereka.
Sementara itu, Direktur Komunikasi Rufriadi mengatakan, BRR sangat terbuka terhadap siapa pun yang akan mengaudit semua dana kemanusiaan yang dikelola. "Saat ini BRR sedang diaudit oleh BPK. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, BPK internasional itu siapa? Jangan-jangan NGO yang ada di negara-negara yang kemudian mengklaim diri sebagai lembaga pemeriksa," kata Rufriadi, Kamis (12/4).
Rufriadi menyebutkan, data-data yang disampaikan para mahasiwa yang berunjukrasa tersebut tidak valid. Karena itu, BRR mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi tentang proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah berlangsung di Aceh dan Nias. "Sehingga kawan-kawan bisa menerima informasi yang benar tentang rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Rufriadi.
lagi
BRR Jangan Tinggalkan Masalah untuk AcehAliansi mahasiswa dan pemuda untuk kritisi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias (ALEE) mengatakan, pengalihan tugas dan wewenang BRR dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh harus segera dilakukan. Hal ini perlu, agar tidak meninggalkan masalah bagi daerah itu.
Presidium ALEE Irwansyah Putra PSA didamping mukhsin rizal di Banda Aceh, Rabu (2/5) mengatakan, BRR harus segera menyelesaikan permasalah yang ada, sebelum mandat rehabilitasi rekonstruksi diserahkan kepada Pemerintah Aceh.
Selama ini BRR sarat dengan masalah yang tidak mampu diselesaikan, sehingga dikhawatirkan bisa menjadi beban bagi Pemerintah Aceh.
Irwansyah mengatakan, persoalan perdamaian, reintegrasi, pemberdayaan ekonomi rakyat serta masalah kewenangan Pemerintah Aceh melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang masih "diutak-atik" Jakarta, telah menguras energi banyak. Apalagi, jika BRR diserahkan ke Pemerintah Aceh penuh dengan masalah, tentu akan sangat menjadi beban.
"Pemerintah Aceh dan kita semua jangan sampai terjebak oleh angan-angan pengelolaan uang banyak yang ditinggalkan BRR, sehingga kita melupakan substansi percepatan rekonstruksi itu sendiri. Untuk apa ada pengalihan, jika BRR hanya meninggalkan masalah," katanya.
Untuk itu, tambah Irwansyah, ALEE mendesak gubernur segera mengambil peran dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab, jabatan gubernur sebagai wakil kepala BRR harus benar-benar berfungsi.
"Jika selama ini peran wakil kepala BRR hanya menjadi lambang belaka, sekarang kita berharap Gubernur Irwandi Yusuf berani mengambil posisi sebagai wakil kepala BRR. Gubernur berhak memanggil staff BRR yang kinerjanya lambat dan bila perlu merekomendasikan pecat bagi mereka yang tidak sejalan terhadap upaya percepatan rekonstruksi Aceh," ujarnya.
Posisi gubernur sangat menentukan bagi keberlanjutan proses regulasi BRR kepada Pemerintah Aceh.
Selain itu, ALEE juga meminta pemerintah agar segera menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Internasional guna mengaudit BRR. Karena tanpa audit regulasi BRR, hanya akan meninggalkan masalah.
"Kita berharap audit internasional menjadi alat untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada BRR selama ini, sehingga masalah tersebut dapat segera diselesaikan," katanya.
Audit yang dilakukan, katanya, bukan hanya sebatas pada penggunaan anggaran, namun juga audit kinerja BRR.
"Bila hasil audit internasional menemukan penyimpangan, tangkap dan adili mereka sesuai prosedur hukum. Jangan biarkan 0,001 persen pun dana korban tsunami dimakan oleh penjahat-penjahat kemanusiaan," katanya.
G-MAUT
Banda Aceh, Rabu 21/11,lagi-lagi, ratusan Mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa untuk kroban tsumani (G-MAUT) melakukan aksi unjuk rasa dikantor Badan Rehabilitasi dan rekontruksi Aceh-nias, di kawasan Lueng Bata Banda Aceh.
Massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh mulai mendatangi BRR Sejak pukul 10.00 WIB. Dalam orasinya mereka menuntut BRR agar segera menyelesaikan pembangunan rumah korban tsunami yang hingga kini masih tinggal di barak-barak pengungsian.
Aksi sempat memanas saat masa ingin memasuki kedalam pekarangan kantor BRR dengan mencoba mendobrak pagar pintu masuk. Keinginan mereka tak membuahkan hasil.
Para Mahasiswa menuntut ingin bertemu langsung dengan ketua Bapel BRR NAD-NIAS, Kuntoro Mangkusubroto. Sebuah surat kontrak politik telah disiapkan untuk Kontoro, isinya antara lain, mendesak BRR agar menyelesaikan pembangunan dan penyediaan rumah bagi korban tsunami paling lambat akhir desember 2007.
Sekian lamanya Mahasiswa berdialog dengan aparat keamanan, pukul 15.00 WIB mereka di izinkan memasuki pekarangan kantor BRR. Mereka mendapat pengawalan ketat dari aparan keamanan.
Setelah berorasi didalam pekarangan kantor BRR, pukul 17.00 sekitar 10 perwakilan Mahasiswa diizinkan bertemu dengan perwakilan BRR. Wakil sekretaris BRR Faisal Putra, juru bicara BRR Tuanku Mirza Keumala, Deputi Perumahan dan Permukiman Bambang Budiatmo. Bertempat di media center BRR.
Karena Kuntoro tak berada ditempat, keinginan Mahasiswa untuk mengadakan kontrak politik dengan Kuntoro tak berhasil.
Setelah berdiskusi sekian lama dengan perwakilan dari BRR, Mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Aksi tersebut direncanakan akan diadakan selama 3 hari.demikian beberapa cuplikan aksi terhadap BRR.[]
DAN BANYAK gelombang demontrasi berikutnya, penulis melihat potensi yang sangat besar adalah kita akan mencaci sesama kita sedang pendatang dengan tidak memperhatikan sosio kehidupan masyarakat aceh, dengan mudah saja melakukan apapun
akhirnya saya melihat hal yang akan mungkin terjadi pasca BRR adalah :
1.Kita akan kepercayaan terdap beberapa tokoh aceh yang bekerja di BRR
2.Kerja2 BRR yang belum selesai akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan aceh
3.Adanya kecenderungan masyarakat aceh melihat negatif terhadap kerja2 kemanusiaan kedepannya.
4.Perpecahan antara masyarakat mungkin saja akan muncul.
kebenaran tidak lahir dari langit jika kita tidak menuntutnya.